Komentar
Praktisi Hukum, Aruji, S.H. foto ist. Dompu, Berita11.com - Krisis air bersih dialami masyarakat Kabupaten Dompu terutama di Kecamatan Woja dan Dompu belum juga mampu diselesaikan oleh Pemerintah Daerah.
Bahkan, tak tanggung-tanggung, krisis air bersih itu terjadi sejak delapan tahun silam saat kepemimpinan Bupati H. Bambang M. Yasin (HBY) hingga sekarang.
"Krisia air bersih sudah bertahun-tahun dan ini menjadi masalah dosa yang terus diperbaharui oleh pemimpin pemimpin daerah mulai dari HBY hingga AKJ Syah," ujar praktisi hukum, Aruji, S.H, Selasa (28/11/2023) siang.
Nenurut Hugo Saves sapaan akrapnya, rezim AKJ-Syah sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pernah berjanji memberikan solutif tentang persoalan air bersih.
Bukan hanya itu saja, pada seratus hari kerja AKJ-Syah lagi-lagi memberikan pernyataan yang sama, namun sampai saat ini belum juga ada implementasi atas pernyataan itu.
"Kondisi masyarakat hari ini terlihat tidak baik-baik saja, hanya saja dibungkam, jangan dinina bobokan masyarakat kasihan," tandasnya.
Hugo Shaves berpendapat, Air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, lanjut dia, diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat.
"Jadi pemerintah wajib hukumnya untuk diperhatikan itu, masyarakat saat ini sedang menjerit, kenapa pemerintah terkesan tutup mata dengan kondisi yang sedang dialami oleh masyarakatnya," seruan dia.
Dia kembali menegaskan, bahwa pemerintah yang berkuasa saat ini belum juga menjawab meski pernah memberikan pernyataan di publik untuk menjawab kondisi darurat air bersih yang alami warganya.
"Kekeringan atau macet air bersih ini bukan baru-baru ini, tetapi hampir 10 tahun yang lalu, dan menurut saya, kepemimpinan AKJ-SYAH belum juga ada pertanggungjawaban terhadap masyarakat," tantang Hugo.
Disinggung terkait pengeboran air yang menjadi reses utama anggota DPRD dan Pemda Dompu, Hugo Shaves menilai bahwa program tersebut gagal.
Karena, menurut dia, pengeboran air bukan solusi kongkrit, selain tidak efektif juga dapat merugikan masyarakat salah satunya pembiayaan listrik.
"Pengobiran air adalah program yang gagal, kenapa harus diperlihatkan di publik dan mereka ini tidak percaya diri atas perusahaan air minum daerah yang kita punya, kenapa harus bor," banding Hugo Shaves.
Jadi menurut Hugo Shaves, Lebih baik anggaran untuk pengeboran tersebut disalurkan ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Dompu guna memperbaiki kerusakan.
"Logika sederhananya pemerintah Daerah sudah meniti beratkan kegagalan, akhirnya muncul bor, kenapa harus bor, kan ada PDAM yang harus diperbaiki," sambung dia memberikan saran. [B-10]