Komentar
Suasana pembahasan Museum atau Asi Bou di rumah dinas Bupati Dompu. Foto Poris. Berita11.com.Dompu, Berita11.com - Sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Dompu dengan Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Kabupaten Dompu pada Selasa (21/3/23) kemarin.
Wakil Ketua II, DPRD Dompu, H. Muhammad, Amin, S.Pd didampingi Ketua Komisi I, Ir. Muttakun bersama Damanwil NTB, Damanda Dompu dan PD AMAN Dompu kunjungi Bupati Dompu pada Jumat (24/3/23) siang dan disambut baik oleh H. Kader Jaelani.
Pada pertemuan ini, Ketua PD AMAN Dompu, Wahyudin, SE menyampaikan beberapa hal, salah satunya, meminta salah satu kantor yang sudah tidak terpakai lagi untuk dijadikan tempat Asi Bou atau Museum sebagai simbol jati diri masyarakat adat Kabupaten Dompu.
Mendengar permintaan itu, orang pertama di Bumi Nggahi Rawi Pahu ini justru menyampaikan keinginan yang sama dengan PD AMAN Dompu, dan keinginan itu, rupanya sudah lama ada dalam pikiran Bupati Dompu.
Bahkan Bupati Dompu juga sudah pernah memperjuangkan dengan meminta kepada PT Sumbawa Timur Maining (STM) untuk dibangunkan Museum, namun hingga saat ini, masalah itu tidak, ada tindak lanjut dari PT STM.
Setelah berdiskusi dan bercerita tantang sejarah maupun adat budaya Kabupaten Dompu, H. Kader Jaelani menunjuk ruangan kantor yang sudah tidak terpakai yakni Kantor Perpustakaan yang lama untuk dijadikan Museum sementara.
"Memang percuma kita punya sejarah, kalau tidak punya Asi, apalagi pada acara pentas seni budaya, jadi kalau sudah ada Asi baru diakui suatu daerah itu, sesuai keinginan PD AMAN ini coba pakai dulu kantor itu, nanti saya koordinasikan dengan kepala dinasnya," arahan Bupati Dompu.
Sementara, Wakil Ketua II, DPRD Dompu, H. Muhammad, Amin, S.Pd mengatakan, bahwa jati diri maupun ikon Kabupaten Dompu, harus mampu diwujudkan mengingat Presiden RI Jokowi Dodo punya rencana akan mengadakan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.
Dalam kegiatan IKN itu juga diisi dengan taman sumpah Palapa yang diwakili oleh 10 negara, salah satunya Dompu. Jika Dompu tidak mampu menunjukan itu, tentu ciri khas Dompu akan tenggelam.
"Kita malu, jika kita tidak mampu mewujudkan jati diri kita sebenarnya, Dompu berskala negara, bukan lagi Kabupaten, dan ini harus kita dukung bersama," kata Wakil Ketua II DPRD Dompu.
Permintaan yang sama disampaikan oleh ketua Komisi I, Ir. Muttakun kepada Bupati Dompu agar apa yang menjadi keinginan PD AMAN dapat didorong demi jati diri daerah Kabupaten Dompu.
"Mari kita dukung bersama-sama pak Bupati, apa yang menjadi niat adik-adik kita ini, agar Dompu tidak terlewatkan, kita munculkan semau kearifan lokal yang kita miliki melalui AMAN ini," ujar Muttakun.
Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat nantinya akan dibahas, tidak menutup kemungkinan masuk pembahasan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
Usai berdiskusi yang berjalan dengan alot, pertemuan itu diakhiri dengan foto bersama dengan harapan apa yang dicita-citakan bersama dapat terwujud. [B-10]