Penasehat PIMDA PKN NTB Sayangkan Keputusan Megawati Menunda Kepala Daerah Dari PDI-P Yang Dilantik Oleh Prabowo Wajib Retrit

Bima. Berita 11 com - Keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri mengeluarkan perintah kepada seluruh kepala Daerah terpilih dari PDI-P yang sudah dilantik oleh Presiden RI, H. Prabowo Subianto di Istana Negara Indonesia untuk menunda keikutsertaan dalam retrit di Magelang menuai banyak tanggapan dari berbagai elemen politik dan masyarakat.

Pelarangan tersebut, buntut dari persoalan tertangkapnya, Seketaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto Oleh Komisi Pemberatan Korupsi ( KPK ). 

Munculnya persoalan itu, juga menjadi sorotan Politisi asal NTB , mantan KAPIMDA (KETUA DPW -Red) Partai KEBANGKITAN NUSANTARA NTB, Taufik M Noer. Taufik ikut angkat bicara terkait reaksi Megawati Soekarnoputri yang dianggap berlebihan. 

Menurut Taufik yang saat ini menjabat Penasehat PIMDA PKN NTB, bahwa keputusan yang diambil oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum partai itu berlebihan , seperti kita semua tahu bahwa kepala Daerah yang sudah resmi dilantik oleh Presiden di istana negara pada (20/2/2025) sudah resmi menjadi pejabat negara.

"  Mereka semua dari partai,  tapi setelah menjadi pejabat negara 'ya tugas negara yang harus diutamakan diatas kepentingan pribadi dan golongan termasuk kepentingan partai, " ujar Taufik, pada Media ini Sabtu, 22 Pebruari 2025.

Kata Taufik, ada hak partai mengontrol dan mengawasi kinerja kepala Daerah dari partai tersebut ok ok saja,  sebatas bagaimana kinerjanya selama menjadi kepala, tetapi mengganggu agenda negara yang sudah terjadwal adalah satu sikap buruk yang tidak perlu dipertontonkan oleh seorang negarawan sekelas Megawati. " Ini sikap Arogan menurut saya . Bahwa ada oknum sekjen ditangkap KPK lalu apa urgensinya dengan kegiatan retrit itu? . Menurut saya "GARUK SAJA DIMANA BAGIAN YANG GATAL , JANGAN DI KEBYOK UYAK", cibir nya. (Red)