Komentar |
| Kadispenad TNI AD, Brigjen TNI Alfret Denny D Tuejeh. |
Jakarta, Berita11.com— Kadispenad
menegaskan bahwa dalam perhelatan Pilkada Serentak 2108 maupun tahapan pemilihan
legistlatif dan pemilihan presiden/wakil presiden, TNI AD senantiasa menjaga
dan memegang teguh Netralitas TNI.
Hal ini tidak terlepas dari komitmen
TNI AD yang sering disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Brigjen TNI
Alfret Denny D. Tuejeh.
Dalam pernyataan resminya di
Mabesad, Jumat (22/6/2018), Brigjen TNI Alfret Denny D. Tuejeh menyampaikan
bahwa bagi TNI AD, netralitas TNI
merupakan jiwa, nafas dan sikap setiap prajurit. Tidak hanya terkait dengan
pesta Demokrasi namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik didalam
kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.
“Ini sudah final, tidak bisa
ditawar-tawar, bahkan diragukan maupun dipertanyakan lagi,” katanya.
Kemudian, dalam menyikapi situasi politik
yang demikian dinamis menjelang hari pencoblosan tanggal 27 Juni 2018,
Kadispenad mengajak agar seluruh komponen bangsa untuk sama-sama mendukung
pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan baik.
“Menjelang hari pemilihan yang sudah
tinggal hitungan jari, TNI AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia untuk
terlibat secara aktif dan positif guna mendukung terlaksananya pemilihan kepala
daerah serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil serta damai,”
Imbuhnya.
Selanjutnya dalam menyikapi
keikutsertaan para purnawirawan dalam Pilkada, Kadispenad juga menyatakan bahwa
sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun
2004, TNI AD tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri atau dilibatkan dalam
politik praktis.
“Tugas TNI hanya mempertahankan,
melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun tugas dan
peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas
bantuan kepada Polri,” katanya.
Ditegaskan Kadispenad, TNI AD tidak
mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya. Karena TNI AD senantiasa menempatkan diri di atas
kepentingan seluruh rakyat dan bangsa
Indonesia.
“Saya ingatkan kembali, sebagaimana
yang telah disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat, meski di beberapa daerah
terdapat para purnawirawan TNI yang mencalonkan diri, bagi Angkatan Darat itu
merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil dan tidak ada hubungannya
dengan Angkatan Darat lagi,” tandas tutur lulusan Akademi Militer angkatan 1988
ini.
Dikatakannya, dengan adanya perintah
Presiden, Panglima TNI dan Kasad, serta penekanan pada setiap pengarahan kepada
prajurit, baik dalam kunjungan kerja bahkan safari ramadan, yang juga
memerintahkan prajurit agar netral, maka seharusnya tidak ada lagi yang meragukan
Komitmen TNI AD terkait masalah netralitas.
“Kalaupun ada yang terindikasi tidak
netral, itu mungkin saja terjadi kepada oknum tertentu. TNI AD sangat berterima
kasih menerima masukan dan kritikan, kalau memang ada prajurit yang tidak
netral. Hal ini menunjukan kecintaan terhadap TNI AD dalam mengawal proses
demokrasi di Indonesia,” katanya.
TNI AD berharap ada masukan yang pasti dan jelas,
siapa prajurit yang tidak netral, dari satuan mana asalnya. Sehingga bukan
hanya asal bicara tapi tidak menunjukan bukti yang benar. Jika ada, harus dilaporkan
secara resmi dan benar karena pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan
terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral juga merupakan bagian
dari proses demokrasi yang baik di Indonesia.
“Kemudian, bagi TNI AD, perilaku ini
(ketidaknetralan) tidak hanya menciderai kepercayaan masyarakat namun juga
melanggar perintah atasan yang sudah sering disampaikan bahkan sumpah dan
janjinya sebagai prajurit serta amanah undang-undang. Ini bukan hanya sekedar
retorika belaka, kita akan lihat bersama, apakah TNI AD menindaklanjutinya atau
tidak, dan publik pun bisa menilai komitmen dan integritas ini,” ucap Jenderal
berbintang satu yang oleh media akrab dipanggil Brigjen Denny.
Atas nama TNI AD, Kadispenad juga
berharap agar seluruh komponen bangsa untuk menghentikan sorotan atau polemik
netralitas TNI. “Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga, kita tidak pernah
berkeinginan untuk menggores bahkan melukai hati rakyatnya hanya demi
kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu,” pungkas Kadispenad. [MR]