Komentar
Kota Bima, Berita11.com— RSUD Komodo merupakan salah satu
Rumah Sakit prioritas dalam transformasi layanan kesehatan rujukan yang
dilaksanakan Kemenkes 2023 lalu. RSUD Komodo telah dilengkapi dengan fasilitas
pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berstandar internasional meliputi
pelayanan rawat jalan, rawat inap, layanan unit kritikal (ICU, NICU, PICU),
layanan gawat darurat, ruang operasi, serta layanan penunjang berupa
laboratorium, radiologi, dan apotek.
Oleh karena itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Drs. H.
Mukhtar, MH melakukan studi tiru ke RSUD Komodo Labuhan Bajo sebagai persiapan
rencana pembangunan RSUD Kota Bima, Jum'at, 25 Oktober 2024.
Pada kunjungan ini H. Mukhtar didampingi pula oleh Ketua
DPRD Kota Bima, Kepala Bappeda, Kadis Kesehatan, Kadis PUPR, Kadis Kominfotik,
Kadis Sosial, serta Direktur RSUD Kota Bima dan Kabag Prokopim Kota Bima.
H. Mukhtar mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Bima
mendapatkan anggaran dari Kementerian Kesehatan kurang lebih sebesar 170 M
untuk membangun Rumah Sakit di Kota Bima.
"Menteri Kesehatan lalu merekomendasikan untuk melihat
dan mengikuti prototipe di RSUD Labuhan Bajo," ungkapnya.
H. Mukhtar berharap koordinasi, komunikasi dengan Kabupaten
Manggarai Barat khususnya pihak RSUD Komodo Labuhan Bajo dapat membantu
persiapan pembangunan RSUD Kota Bima.
"Dalam tahap ini kami masih perencanaan, karena
anggaran dari Kementerian Kesehatan di Tahun 2025," tutupnya.
Sementara itu Pj. Bupati Manggarai Barat Ondy Siagian
menyampaikan bahwa Pemerintah Manggarai Barat dan RSUD Komodo masih terus
belajar dan masih banyak rencana-rencana terkait dengan pengembangan
pembangunan Rumah Sakit ini.
"Oleh karena itu, kunjungan ini menjadi momen kita
untuk berbagi pengalaman serta diskusi untuk berbagi pengetahuan,"
ungkapnya.
RSUD Komodo lanjutnya, merupakan Rumah Sakit yang ditunjuk
oleh Kementerian Kesehatan menjadi Rumah Sakit Jejaring Pengampun Pelayanan
Koriokospiler Strata-1. Mengingat Labuhan Bajo sebagai daerah pariwisata super
prioritas, maka dukungan-dukungan dari pemerintah pusat dapat diberikan.
"Kami harus
tetap meningkatkan kapasitas dan komptensi SDM serta birokrasi di
pemerintahan," ucapnya. [B-25]