Komentar |
| H Bambang Kristiono Bersama Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah dan Petinggi Parpol. |
Mataram,
Berita11.com— Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H Bambang
Kristiono (HBK) menegaskan, beragam kritik yang disampaikan para anggota legislatif,
baik di tingkat nasional maupun daerah harus disadari dan didasari sebagai
fungsi kontrol agar roda pemerintahan bisa berjalan di atas rel yang benar.
Namun
kritik dan sorotan untuk pemerintah juga harus disertai dengan data dan fakta
yang akurat, bukan sekadar karena tendensi tertentu.
“Ya,
fungsi Dewan khan memang menjadi mitra yang mengontrol dan mengawasi roda
pemerintahan. Salah satu tugasnya adalah mengkritisi kebijakan dan program
pemerintah agar berjalan sesuai yang direncanakan. Tapi, kritik juga harus
berdasarkan data dan fakta,” kata HBK di Kantor Pemenangan HBK, Jalan Kulintang
III, No. 3, Kota Mataram, Selasa (12/11/2018).
HBK
yang maju menjadi Caleg DPR RI dari Partai Gerindra untuk Dapil NTB-2/Pulau
Lombok, dengan nomor urut-1 ini mengatakan, jika ia terpilih dan dipercaya
duduk di kursi DPR RI kelak, hal itu juga yang akan didorong dan dilakukannya
kelak.
Pun
demikian dengan di provinsi, juga kabupatan/kota se-NTB, HBK mengatakan, ia
akan mengerahkan kekuatan Partai Gerindra untuk melakukan fungsi kontrol dengan
cara yang cerdas.
HBK
akan terus mendorong dan memimpin jajaran pengurus maupun Fraksi Partai
Gerindra di semua tingkatan, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota, untuk
menjadi mitra strategis bagi keberlangsungan pembangunan yang baik.
“Partai
Gerindra hendaknya memberikan jalan keluar yang baik terhadap setiap program
pembangunan di provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dilakukan agar rakyat
bisa melihat dan merasakan hasil-hasil pembangunan. Kita butuh kesejukan,
kekompakan dan kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan
masyarakat kita,” katanya.
Ia
menekankan, mengkritisi kebijakan pembangunan penting dilakukan dalam konteks check and balance agar arah kebijakan
tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Hal
ini sangat penting untuk mulai dilakukan agar pembangunan sistem demokrasi
bangsa ini tetap terukur dan berjalan dalam koridor-koridor ke-Indonesiaan.
“Sudah
saatnya, kita bikin politik cerdas, yang mengutamakan kepentingan masyarakat
diatas kepentingan pribadi maupun golongan. Masyarakat kita harus menjadi
prioritas utama dalam perjuangan kita memakmurkan dan mensejahterakan mereka,”
tandasnya.
HBK
mengungkapkan, hal itu juga sudah mulai dilakukannya di NTB, di mana jajaran
DPRD dari Partai Gerindra serta para politisi Partainya di daerah harus
memberikan dukungan yang penuh kepada program-program pemerintah yang pro
rakyat.
“Saya
juga mendukung pemerintahan Zul-Rohmi di NTB, terlebih untuk program-program di
sektor pertanian. Sebab sektor ini bisa menjadi sumber kekuatan terbesar kita,”
kata dia.
Namun
demikian, papar HBK, dukungan tersebut bukan berarti bebas kritik. Kritik pun
bukan berarti bebas nilai-nilai.
HBK
menekankan, kritik dan saran DPR harus memiliki makna konstruktif. Artinya, selain
kritik, harus ada juga solusi-solusi yang ditawarkan dalam rangka perbaikan.
“Kalau
semangat ini bisa ditanamkan, maka dendam pasca kompetisi atau pertarungan juga
bisa diminimalisir, sehingga setelah kompetisi atau pertarungan itu selesai,
maka semua komponen bangsa akan kembali ke posisinya masing-masing dan
membangun masyarakat bersama-sama, saling mengisi dan melengkapi,” katanya.
HBK
menambahkan, pada prinsipnya Partai Gerindra menginginkan agar hasil-hasil
pembangunan di provinsi maupun kabupaten/kota bisa meningkatkan kesejahteraan
rakyat banyak agar IPM NTB bisa sejajar dengan provinsi lain.
“Untuk
itu, sebagai anggota DPR-RI kelak, saya akan bahu membahu dengan anggota DPR-RI
dari Dapil NTB lainnya untuk memajukan dan berbuat yang sebesar-besarnya demi
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat NTB. In shaa Allah, saya bisa menjadi
perekat dan penyemangat bagi anggota-anggota DPR-RI dari Dapil NTB lainnya,”
isyaratnya. [RD]