Komentar |
| Ilustrasi/ Orginal Picture Tribunnews.com |
Bima, Berita11.com— Massa yang mengatasnamakan Forum Pemuda Peduli Desa
(FPPD) Desa Nggembe KEcamatan Bolo Kabupaten Bima, Rabu (19/4/2017) menggelar
aksi unjuk rasa di depan kantor Desa Nggembe. Mereka menyorot pelaksanaan
Alokasi Dana Desa (ADD) di desa setempat.
Aksi massa diawali dengan mengelilingi sejumlah dusun di Desa Nggembe
seperti Dusun Jala. Dalam aksinya massa menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa
mereka merupakan upaya memperjuangkan hak rakyat agar terarah.
Koordinator massa, Lukman mengungkapkan, sejumlah item ADD dan Dana Dari
APBN (DDA) diduga diselewengkan pemerintah desa yaitu item pemberdayaan
masyarakat desa, pembuatan drainase, pembukaan jalan ekonomi, pengadaan laptop
dan sejumlah item lain.
Pemdes Nggembe diduga menyelewengkan rincian alokasi anggaran. Misalnya untuk
item fisik dan pengadaan komputer. Total anggaran itu Rp470 juta. Selain itu, diduga
ada yang tak beres saat pelaksanaan program nasional (Prona) sertifikat tanah
di desa setempat. Karena pemerintah desa menarik biaya hingga Rp370 ribu.
Untuk itu, Lukman dan anggota massa lain mendesak Pemdes Nggembe agar
menglarifikasi masalah itu. Jika tidak akan melaporkan masalah itu kepada
aparat kepolisian.
Aksi massa direspon Kepala Desa Nggembe, Ishaka Ta’amin. Pria yang akrab
disapa Jokowi Nggembe ini membantah tudingan massa. Ia memastikan pengelolaan
ADD dan DDA sudah sesuai ketentuan atau petunjuk teknis. “Itu tidak benar apa
yang dibilang,” katanya.
Ishaka juga membantah jika bahwa ada masalah pada penarikan uang sebesar
Rp370 ribu untuk sertifikat Prona. (ID)