Komentar
Dompu, Berita11.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPM-PD) Kabupaten Dompu terus gencarkan melakukan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Bukti keseriusannya dalam membina Pemdes dan BUMDes, Kepala DPM-PD, H. Moh. Syaiun, HAZ, S.H, M.Si pascadilantik sejak bulan November 2021 kemarin, hingga kini sudah mencapai 70 persen dari 72 Desa yang sudah diberikan pembinaan.
H. Moh. Syaiun saat ditemui sejumlah awak media di kantornya menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menghindari benturan hukum dalam pengelolaan anggaran negara bagi Pemdes dan BUMDes yang sehat.
"Setelah kita melakukan pembinaan sampai hari ini sudah hampir mencapai 70 persen dari 72 Desa yang ada di delapan Kecamatan ini," jelas H. Moh. Syaiun Kamis (6/1/22) siang.
Kepala DPM-PD baru beberapa bulan dilantik juga memiliki sikap yang tegas dalam mengambil keputusan ini menerangkan, bagi Desa dan BUMDes yang berprestasi akan diberikan hadiah atau penghargaan dan yang salah akan diberikan hukuman.
"Bagi yang berprestasi diberikan penghargaan atau reward termasuk yang memberi sarana dan prasarana dan bagi yang bermasalah akan diberikan punishment berupa teguran, hukuman atau semacamnya," tandasnya sembari melepaskan senyuman dengan ciri khasnya.
Lebih jauh, H. Syaiun menerangkan, untuk mengontrol Pemdes, Camat dan progres BUMDes, pihaknya merencanakan bakal membentuk dua tim yakni tim pemantau dan tim evaluasi progres BUMDes.
"Kenapa itu saya rencanakan, agar kami yang ada di DPM-PD ini mudah melihat progres serta kinerja Pemdes dan BUMDes," terangnya.
Disinggung soalnya delapan unit mobil pick up yang dikeluarkan Dinas Perhubungan (Dishub) melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 lalu, H. Syaiun tidak bisa berkomentar banyak.
Karena, hal itu bukan menjadi kewenangannya, hanya saja, ketika BUMDes sudah menerima mobil tersebut baru menjadi tanggung jawab moril DPM-PD untuk melakukan pembinaan.
"Ketika delapan BUMDes sudah menerima mobil itu nanti, baru kewenangan kami selaku dinas fungsional bisa masuk dengan tujuan untuk melakukan pembinaan terhadap BUMDes yang menerima manfaat itu," singkatnya.
H. Syaiun menyarankan, jika pengadaan terus diadakan di tahun berikutnya oleh dinas yang bertanggungjawab dalam hal itu, pihaknya menginginkan agar bisa berkolaborasi dengan DPM-PD, karena bagaimanapun, yang mengetahui tentang desa adalah DPM-PD.
"Kami berharap Dishub bisa berkoordinasi dengan DPM-PD kalau pun masih ada program pengadaan mobil, paling tidak, kita lah yang memberikan gambaran BUMDes yang layak untuk mendapatkan," sarannya. [B-10]