Komentar |
| H Sutarman H Masrun Menyampaikan Keterangan di Depan Wartawan, Pegiat LSM dan Tokoh Masyarakat. |
Kota Bima, Berita11.com— Pendaftaran calon Wali Kota Bima masih
menghitung bulan. Namun beberapa figur muncul menawarkan berbagai terobosan
terbaik untuk mewujudkan ekspektasi masyarakat terutama mendorong gairah
ekonomi. Lebih dari itu, bakal calon Wali Kota Bima, Ir H Sutarman H Masrun, MM
menyiapkan berbagai konsep untuk pengembangan Kota Bima.
Menurutnya, ada sejumlah persoalan
yang dihadapi masyarakat Kota Bima. Namun belum sepenuhnya disadari sebagian
pihak. Salah satu persoalan itu ekonomi rente yang menguasai sebagian besar
kehidupan masyarakat Kota Bima.
“Coba lihat sekarang ekonomi rente
berkembang di setiap sudut. Di setiap kelurahan masyarakat sudah familiar
dengan ekonomi rente. Siapa yang bisa hidup dengan ekonomi rente? Namanya juga
ekonomi rente, linta darah. Lama-lama juga mati,” ujar Sutarman saat bertatap
muka dengan wartawan, pegiat LSM dan tokoh masyarakat Kota Bima di vila
Kasambo, Ahad (12/11/2017).
Kondisi itu diperparah masyarakat
Bima yang umumnya cenderung konsumtif. Tanpa disadari kini banyak masyarakat
yang menjual aset orang tua (tanah) karena ingin menyesuaikan kebutuhan dan
mode hidup terkini. Kondisi itu dibaca dan dimanfatkan tujuh kelompok pendatang
yakni dari Madura, Jawa, Malang, Solo, Padang, Lombok dan China.
“Bukan berarti saya diskreditkan kawan-kawan
tujuh kelompok tersebut. Tujuh kelompok itu yang cerdas memanfaatkan kita hari
ini. Bukan berarti kita lemah. Pertanyaan kita Bima dimana?Karena investasi
mereka itu di luar. Bagaimana masyarakat kita? Mereka juga pelaku ekonomi perlu
kita sadarkan. Jangan hanya jadi tukang belanja saya. Orang Bima tukang jual
aset, dimanfaatkan tujuh kelompok tadi. Merekalah yang membeli aset-aset kita,”
kata Sutarman.
Masyarakat Bima umumnya kata
Sutarman, perlu diingatkan agar menyadari bahwa selama ini cenderung konsumtif.
Polanya bisa dengan menyiapkan berbagai terobosan mendorong perekonomian
kerakyatan. Beberapa pilihannya, Kota Bima sebenarnya bisa mengadopsi dari
daerah lain seperti Kulo Progo yang berhasil mengembangkan pola pemberdayaan
maupun belajar dari Banyuwangi Jawa Timur, daerah yang sukses menggerakan
rancangan ekonomi kerakyatan.
“Kenapa kita tidak mau mengambil
contoh? Atau menyatakan sister city dengan mereka. Ini yang menjadi PR. Edukasi
seperti itu harus muncul, harus kita rancang masyarakat lebih baik,” katanya.
Diakui pria yang akrab disapa H. Man
Kasambo ini, berbagai kondisi ril yang dihadapi masyarakat itu membuatnya
gundah. “Saya sudah mencanangkan ihtiar itu untuk terjun di dunia politik itu
kira-kira sejak dua tahun lalu. Saya balik Bima Februari 2012 dengan membangun
tempat ini. Tempat bertemunya kawan-kawan muda Bima yang ingin membangun iklim.
Ingin mencurahkan pikirannya mencurahkan ide-idennya untuk dana Mbojo,”
katanya.
Di tengah interaksi Kasambo dengan
masyarakat, Sutarman menerima banyak keluh kesah masyarakat, terutama masalah ketimpangan
ekonomi. Pada awalnya Kasambo hanyalah sebuah kiprah yang konsen mencurahkan
perhatian dan ide-ide positif bagi Kota Bima.
Namun di tengah jalan Sutarman
menyadari bahwa untuk mengubah kondisi itu, membawa masyarakat pada keadaan yang
seharusnya, maka harus berada di dalam lingkungan pembuat kebijakan. Karena kiprah
Kasambo terbatas pada komunitas di sekitarnya.
“Asli saya adalah bukan orang
politik tapi pengusaha. Tapi saya melihat dan saya setuju bahwa untuk membuat
perubahan kita harus masuk di dalam lingkungan pembuat kebijakan. Bisa itu di
legislatif dan eksekutif dan saya memilih jalur eksekutif,” katanya.
Bagi Sutarman, tidak mudah
meninggalkan bisnis yang telah lama ia rintis. Apalagi di tengah
gonjang-ganjing serangan fitnah (black campaign) yang dilakukan pihak tertentu
setelah melihat kesungguhannya untuk menjadi pemimpin di Kota Bima. Berbagai
serangan itu, mulai pesimisme akan kemampuannya memimpin Kota Bima yang dibangun
sejumlah pihak tertentu. Bahkan juga sempat berkembang isu bahwa ia bukan
direktur tambang, melainkan hanyalah manajer (karyawan) di sebuah perusahaan
tambang.
Sutarman mengaku hadir di Kota Bima
karena panggilan hadir. Karena keinginan membawa perubahan bagi masyarakat yang
kini dihadapkan berbagai masalah.
“Saya hadir di Bima insya Allah
panggilan hati. Karena saya tahu ada masalah besar yang dihadapi masyarakat
Bima yang tanpa disadari oleh masyarakat Bima itu sendiri. Kenapa? Karena tidak
ada informasi publik yang dibuka,” katanya.
Membangun Kekuatan Ekonomi Rakyat dan Perusahaan
Daerah
Untuk mewujudkan kesejahteraan dan
membangun perekonomian masyarakat di daerah seperti Kota Bima perlu sinergi
berbagai pihak terutama tiga komponen yakni pemerintah, masyarakat dan pelaku
usaha. Karena tanpa kolaborasi itu sangat sulit mewujudkan berbagai tujuan pembangunan daerah dan ekspektasi rakyat.
“Keterlibatan tiga pihak itu tidak
boleh tidak, masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha. Tidak ada program yang
tidak melibatkan tiga unsur akan berhasil. Jadi tidak bisa pemerintah itu
merasa paling berkuasa lalu memutuskan program tanpa melibatkan dua unsur
tersebut, omong kosong. Pasti terjadi gep-gepan. Hal-hal seperti ini harus dibuat
sederhana oleh kita yang mengerti,” kata Sutarman.
Untuk mewujudkan sinergi tiga
komponen itu, menurut Sutarman harus dimulai dengan asas transparansi yaitu
dengan mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat
merasa nyaman, merasa memiliki daerah dan mau berpartisipasi dalam membangun,
mewujudkan tujuan bersama yaitu memajukan daerah.
“Dengan kacamata saya dari luar,
saya bisa melihat sudut padang yang lebih luas. Lebih lebar tanpa menafikan
kawan-kawan yang ada di sini. Sudut pandang saya jauh lebih luas dari
kawan-kawan di sini. Itu dasar pandangan saya. Apa yang lihat, itu yang saya sampaikan
kepada masyarakat. Ternyata banyak hal
yang harus dilakukan,” katanya.
Menurut pria kelahiran Penatoi ini,
membangun kekuatan perekonomian rakyat bisa dimulai dengan menyiapkan solusi
yang sederhana. Bukan perencanaan yang muluk-muluk. Hal ingin ia wujudkan jika
berhasil maju dan terpilih sebagai Wali Kota Bima yaitu menyiapkan dan
mendukung perusahaan patungan (joint
stock company) dalam bentuk perusahaan daerah (Prusda) yang menjadi bagian
dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Setelah terbentuk, Prusda disiapkan menggerakan
sistem perekonomian koperasi. Harapannya, Prusda juga mengimbangi atau mengalahkan
ekonomi rente yang terlanjur menguasai sendi kehidupan masyarakat Kota Bima.
“Sehingga layout ekonomi rente tadi
akan terkalahkan oleh koperasi. Perang dengan mereka nggak bisa, perang dengan
mereka hanya dengan menyediakan opsi lain,” ujar Sutarman.
Keberadaan Prusda melalui joint stock company tidak hanya disiapkan
menggerakan perekonomian masyarakat. Lebih dari itu akan diatur mengatur tata
niaga bawang merah, komoditas yang menjadi unggulan masyarakat Bima.
“Hari ini pengusaha bawang selalu di
akhir rugi. Karena tidak ada yang mengatur tata niaga. Kita punya fasilitas
pelabuhan, tapi tidak ada yang mengurus. Masuk 10 kapal, semua berlomba-lomba
menaikan bawang ke 10 kapal. Kita tidak pernah berpikir suplai bawang Bima tujuan akhir tidak dishare? Kapal berangkat 10. sampai di sana menyatakan
hanya butuh enam. Empat mengambil kembali harga,” katanya.
Peran Prusda mengatur tata niaga
ibarat Badan Urusan Logistik (Bulog). Setelah Prusda terbentuk, hasil bawang
dari petani bisa dibeli oleh Prusda. Karena masalah umum yang dihadapi yaitu
kendala gudang.
“Bawang hanya butuh gudang karena
menyangkut budget. Bawang hanya persoalan kecil. Kapan kita mengirim ke Kalimantan,
kapan kita mengirim ke Jawa. Harga bisa dikontrol petani kita akan terbantu.Problem petani kita
hari ini ada tiga, bibit, kedua dua pupuk dan ketiga obat,” kata Sutarman.
Persoalan lain yang dihadapi petani
yaitu, masih adanya praktik ijon. Hasil pertanian dijual kepada tengkulak
dengan harga yang rendah asal hutang petani terbayar. Namun dengan pengaturan
tata niaga, pemerintah daerah bisa mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang bisa menjadi sumber injeksi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Lalu pertanyaaan apakah Prusda bisa
lakukan? Yes, kalau orangnya profesional. Bukan PNS, harus orang profesional.
Belum berbicara yang lain-lain,” ujar Sutarman.
Selain itu, Prusda juga bisa
diarahkan untuk memanfaatkan peluang walaupun dari aktivitas kecil. Misalnya dengan
keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) maupun Pembangkit Listrik
Tenaga Gas (PLTMG). Prusda bisa menjadi penyedia logistik mulai dari beras,
sayur, daging dan telur sehingga pada bagian lain juga bisa menggerakkan
ekonomi masyarakat khususnya distributor berbagai bahan pokok itu.
“Prusda tangani ini (logistik) bukan
hal kecil. Perputaran luar biasa, rancangannya.
Itu contoh artinya rancanagan itu
harus diciptakan, bukan pekerjaan yang berat. Tidak perlu cari dari konsep yang
muluk-muluk, itu di depan mata semua,” ujarnya.
Menurut Sutarman, pembangunan Kota
Bima tidak bisa dilepaskan dari daerah induknya Kabupaten Bima. Karena memiliki
keterkaitan yang erat. Sehingga berbicara pembangunan Kota Bima akan berbicara konsep pengembangan
Bima pada umumnya.
Menyiapkan Ama Hami dan Lawata sebagai Entry Point
Selain mendorong lahirnya Prusda dan
perekonomian yang bergantung pada sistem koperasi serta memutus ekonomi rente. Konsep
Sutarman membangun Kota Bima yaitu dengan menyiapkan desain Ama Hami dan Lawata
sebagai tujuan masuk (entry point) bagi pengembangan investasi lain.
Keberadaan kawasan Ama Hami dan
Lawata sebagai entry point yang bisa menjadi bagian dari upaya menggerakkan
ekonomi kreatif. Selain dua kawasan tersebut, Sutarman ingin mendesain Pulau
Kambing sebagai destinasi kedua, lokasi rekreasi dan kuliner, serta wilayah
Kolo sebagai kawasan wisata permainan air.
“Itu untuk merangsang investasi lain,
dari entry point bisa menggunakan speed boat dari satu entry point, tiket satu harga
untuk transportasi segala macam.Ama Hami dan Lawata entry point sehingga di
situ yang jual kuliner dan handy craft. Masyarakat juga melibatkan diri. Mereka
mau melibtkan diri, tapi tidak disiapkan entry pointnya sama saja bohong,”
ujarnya.
Menghilangkan Distorsi Pembangunan dan Merampungkan
Masjid Raya
Desain lain yang ingin diwujudkan
Sutarman yaitu menghilangkan kesenjangan atau distorsi pembangunan di wilayah
Barat dan Timur Kota Bima. menurutnya, ketimpangan pembangunan harus
dihilangkan karena bagaimanapun masyarakat setiap wilayah memiliki hak yang
sama menikmati porsi kue pembangunan yang sama.
“Karena saya melihat ketimpangan ini
harus dihilangkan. Tidak sulit membuat pemerataan, grand master kita punya
banyak. Yang sampai ke kita, isu ketimpangan. Itu juga harus menjadi bahan
pertimbangan,” katanya.
Selain itu, Sutarman ingin
merampungkan pembangunan masjid raya kebanggaan masyarakat Bima, Masjid Al
Muwahiddin seperti yang menjadi ekspektasi masyarakat Kota Bima.
“Ibaratnya itu saya kalau berpikir,
kalau sekadar mencari jabatan di sini. Bukan itu yang saya tuju di sini atau
buka Sekda yang menjadi Wali Kota. Sekali lagi persoalan kita, kalau kita belah
satu persatu baru kita menyadari persoalan kita. Nggak main-main,” katanya.
Sutarman selalu siap berdialog
dengan masyarakat, membedah program dan visi untuk mewujudkan Kota Bima yang
maju dan berdaya saing.
“Hari ini kekayaan kita hanya dibawa
ke tempat lain. Karena investasi mereka itu di luar. Bagaimana masyarakat kita?
Mereka juga pelaku ekonomi, perlu kita sadarkan. Jangan hanya jadi tukang
belanja saya. Orang Bima tukang jual aset, dimanfaatkan tujuh kelompok tadi.
Merekalah ynag membeli aset-aset kita. Hari ini jual setengah are, besok tiga
sperempat are, luas lama-lama habis aset kita,” katanya. (US/*)