Komentar |
| Kasubag Protokol Bagian Humas dan Pro. Setda Kabupaten Bima, Suryadin,, M.Si. Foto US |
Bima,
Berita11.com— Meskipun belum genap lima tahun memimpin, progres pembangunan
Kabupaten Bima di bawah kepimpinan Bupati, Hj Indah Dhamayanti Putri (IDP) dan
Wabup Dahlan seperti yang tertuang dalam konsep visi dan misi Bima RAMAH kian nampak.
Beberapa indikator
progres itu dimulai dari penataan keuangan yang lebih baik dan penataan
kepegawaian. Seperti diketahui, misi Bima RAMAH diantaranya menuangkan konsep
bahwa salah satu target Pemerintah Kabupaten Bima yaitu mewujudkan reformasi
birokrasi yang jujur, transparan, akuntabel dalam mewujudkan pemerintah yang
bersih dan bebas KKN.
Kasubag
Protokol Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Suryadin, M.Si
menyebut, salah satu indikator nyata poin empat misi Bima Ramah yaitu status
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari lembaga auditur negara, BPK RI yang diraih
Pemkab Bima secara berturut-turut.
“Yang jelas
tahun ini dapat WTP, itu adalah indikator penataan keuangan yang lebih baik. Penataan
kepegawaian juga terus diupayakan, peningkatan disiplin pegawai. Bagi pegawai
yang melanggar disiplin sudah ada tindakan beberapa diantaranya kemarin,” sebut
Suryadin kepada Berita11.com di kantor Pemkab Bima, Jumat (21/7/2017).
Menurut Suryadin,
salah satu konsep pembangunan yang diwujudkan Pemkab Bima saat ini mendorong
pembenahan dari tingkat bawah (bottom-up) yang dimulai dari tingkat desa. Setahun
terakhir Buipati IDP getol melaksanakan safari ke sejumlah desa untujk
mendorong transparansi penggunaan dana desa. Karena dana desa juga berhubungan
langsung dengan masyarakat.
“Sekarang
transparansi penggunaan dana desa sudah jelas. Hampir semua desa memiliki papan
informasi dana desa, tinggal Pemda dorong kapasitas apatur pengelola dana desa
sehingga tertib administrasi sehingga keluhan adanya keterlambatan adanyak
keterlambatan SPJ tidak lagi ada,” ujar Suryadin.
Selain mendorong
komitmen mewujudkan transparansi penggunaan dana desa, upaya Pemkab Bima daerah
juga diwujudkan dalam bentuk penerbitan regulasi terkait yang menjadi pedoman
pemerintah desa dalam merancang anggaran. Tujuannya meminimalisasi kebocoran
anggaran maupun temuan BPK RI.
Saat ini sebagian
desa di Kabupaten Bima sudah mulai menggunakan perencanaan dan pelaporan anggaran
menggunakan sistem informasi yaitu sistem informasi keuangan desa (Siskeudes). Untuk
mengoptimalkan penerapan sistem transparansi dan pelaporan keuangan secara
online, saat ini Pemkab Bima melalui Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima
sedang berupaya mewujudkan program Desa Benderan Informasi Publik (DBIP)
melalui penambahan 15 tower (Base Transceiver Station/BTS). Target akhirnya
seluruh desa terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi dan internet.
Suryadin
menjelaskan, tak hanya pada tingkat bawah, pada tingkat daerah Pemkab Bima juga
terus mendorong pemerintah yang transparan dan akuntabel melalui penguatan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setiap SKPD.
“Kabupaten Bima
adalah daerah yanag memiliki PPID hingga tingkat desa. Ini semua bagian dari
komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengeloaan dana desa lebih transparan
hingga tingkat bawah,” jelas Suryadin.
Bentuk lain
upaya Pemkab Bima mewujudkan pemerintah yang akuntabel juga dilaksanakan melaui
perencanaan secara online (E-planning). Pemkab Bima adalah salah satu daerah
yang memiliki komitmen memerangi setiap tindak korupsi. Hal itu juga tertuang
dalam pakta integritas yang sudah ditandatangani Bupati IDP. Pada sisi lain,
Pemkab Bima juga mendorong Satgas Saber Pungli untuk memerangi setiap bentuk
pungutan, korupsi dan berbagai variannya.
“Mungkin di
NTB Cuma di Kabupaten Bima yang berani dua kali nangkap (OTT). Itu adalah
bagian dari komitmen bupati dan wakil bupati mewujudkan pemerintah yang bersih.
Kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi. Jadi kita mulai dari aparat yang
bersih, kalau tidak dmulai dari dalam sulit mewujdkann transparansi,” kata
dosen Ilmu Komunikasi STISIP Mbojo Bima ini.
Bentuk lain upaya
mewujudkan pemerintah yang bersih yaitu mendorong dan membenahi mental aparatur
penyelenggara pemerintah. “Kita juga harapkan masyarakat laporannya tidak hanya
di sosial media tapi ke Satgas Saber Pungli, laporannya pasti ditindaklanjuti,”
imbuh Suryadin.
Pembangunan Kabupaten
Bima seperti yang tertuang dalam konsep visi misi Bima RAMAH tak hanya fokus
pada satu arah. Pada sisi lain, Bupati IDP juga menggenjot pembangunan sektoral
seperti pariwisata. Itu setidaknya tertuang pada konsep pembangunan kawasan
pariwisata Sakosan dan Samota.
Sementara itu,
pada sisi non fisik, Pemkab Bima juga berupaya menekan angka kemiskinan. Dari tahun
ke tahun penanganan dan uapaya pengentasan kemiskinan menunjukan indeks
meningkat walaupun progres dari tahun 2015 ke tahun 2016 hanya nyaris mencapai
1 persen.
Pemkab Bima
juga terus mendorong peran serta masyarakat dan berbagai pihak termasuk insan
pers dalam mewujudkan berbagai target pembangunan. Setiap konsep pembangunan
juga diselaraskan dengan perencanaan provinsi dan perencanaan NTB, yang dimulai
dari pembenahan RPJMDes.
“Kalau capaian
PAD akan ada Rakornya, ada indikator-indikator yang bisa dijelaskan melalui
PDRD (Produk Domestik Regional Bruto) dan dalam laporan LKPJ Bupati. Itu akan
kelihatan capaian-capaian ynag sudah diraih oleh Pemda, karena itu yang sudah
diaudit oleh BPK RI,” pungkas Suryadin. (US)