Komentar |
| Aksi AAD-MD Mendesak Proses Lebih Lanjut Kasus K2 Kabupaten Dompu. Foto Syahrul. |
Dompu,
Berita11.com— Puluhan pemuda yang tergabung dalam massa Aliansi Aktivis Daerah
dan Mahasiswa Dompu AAD-MD) menggelar aksi unjuk rasa di
depan kantor Kejari, DPRD dan Mapolres Dompu, Rabu (12/7/2017). Mereka mendesak
penuntasan kasus dugaan korupsi perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun
2014 melalui jalur K2.
Koordinator
lapangan aksi, Irfan alias Bagas menyatakan, lambannya penyelesaian skandal
kasus korupsi pengangkatan K2 yang diduga melibatkan pejabat penting di
Kabupaten Dompu akan memantik pertanyaan publik.
Bagas juga
menilai lambannya proses lebih lanjut terhadap kasus K2 berimbas terhadap
stablitas daerah dan menghambat pembangunan daerah dan negara. Untuk itu aparat
penegak hukum, korps Tibrata dan korps Adiyaksa harus menjadi garda terdepan
dalam upaya pemberatan korupsi. Jangan sampai pincang ketika berhadapan dengan
koruptor.
“Lambannya proses
penanganan kasus ini sudah berimbas terjadinya instabilitas daerah dan
menghambat proses pembangunan daerah dan negara,” kata dia.
Bagas juga
menyorot belum adanya progres lebih lanjut kasus CPNS K2. Padahal penyidik
sudah menetapkan orang penting di Kabupaten Dompu sebagai tersangka. Menurutnya,
yang dikuatirkan tersangka akan menghilangkan barang bukti, menghilangkan
barang bukti atau melakukan tindak pidana lain sesuai Peraturan Kapolri Nomor 12
Tahun 2014.
Dampak lain
yang dikuatirkan akibat lambannya kelanjutan kasus CPNS K2 Kabupaten Dompu yaitu
munculnya konflik sosial, politi dan adu domba yang dilakukan sejumlah pihak
yang berkepentingan di balik sistuasi yang membingungkan publik di Kabupaten
Dompu saat ini. Pada sisi lain kejelasan status hukum juga penting.
“Sehingga
menciptakan instabilitas daerah dan menghambat proses pembangunan daerah dan
negara,” kata Bagas.
Saat orasi di
depan Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu, massa AAD-MD juga mendesak legislatif
setempat agar peka terhadap persoalan yang dihadapi rakyat, termasuk persoalan
dalam rekruitmen CPNS K2. Untuk itu, DPRD harus menjalankan fungsi legislasinya
(controlling) secara maksimal.
Dalam orasinya,
Bagas dan sejumlah pentolan AAD-MD juga mendesak pihak Kejati NTB dan Polda NTB
agar segera melakukan P21 terhadap kasus dugaan korupsi pada rekruitmen CPNS K2
Kabupaten Dompu dan menahan tersangka dalam kasus itu.
Massa AAD-MD
juga mendesak Kemendagri dan Presiden RI menonaktifkan pejabat penting di Dompu
yang diduga terlibat dalam kasus K2. (RUL)