Komentar
Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa.
Ketua Umum Aliansi PPS KS Iying Gunawan, S.E menyebutkan sehubungan dengan rencana aksi unjuk rasa yang sebelumnya dijadwalkan pada 14 dan 15 Juli 2025 di Sumbawa Besar, dan berdasarkan hasil rapat Pengurus Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa dan Pengurus Presidium Aliansi PPS Se-Pulau Sumbawa di Pantai Balad, Taliwang, KSB pada Senin, tanggal 07 Juli 2025, bahwa kegiatan aksi tersebut DITUNDA.
"Aksi unjuk rasa ini ditunda karena telah disepakati dan akan difasilitasi adanya agenda hearing resmi dengan DPR RI, guna menyampaikan langsung aspirasi dan tuntutan kita melalui jalur konstitusional," ucap Ketua PPS kabupaten Sumbwa dalam surat pemberitahuan penundaan Aksi. Jum'at (11/07/25).
Adapun agenda hearing akan diinformasikan segera oleh Presidium Aliansi PPS Se Pulau Sumbawa, dengan skema pemberangkatan peserta hearing dengan bis atau alterntatif yang akan dibahas dan disepakati lebih lanjut.
"Dan agenda aksi unjuk rasa tetap akan dilanjutkan segera manakala terjadi kebuntuan penerbitan UU DOB PPS saat Hearing dengan DPR RI, dan skema pergerakan terakhir adalah dengan menerbitkan 'Dekrit Rakyat Pulau Sumbawa'", tuturnya.
Ketua PPS Kabupaten Sumbawa mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, anggota dan pengurus untuk mengalihkan fokus ke persiapan hearing, serta tetap menjaga soliditas dan api perjuangan dalam gerakan PPS Harga Mati! PPS Harus Jadi!, terangnya.
Ketua Aliansi PPS Kab. Sumbawa juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Pulau Sumbawa untuk bersama-sama menjaga Kondusifitas keamanan dan Ketertiban ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, pungkasnya.
Tembusan surat pemberitahuan penundaan tersebut :
1. Presiden Presidium Aliansi PPS Se Pulau Sumbawa.
2. Ketua Umum Aliansi PPS Kab. Dompu.
3. Ketua Umum Aliansi PPS Kab. Bima.
4. Ketua Umum Aliansi PPS Kota Bima.
5. Ketua Umum Aliansi PPS KSB
6. Sekretaris Jenderal Aliansi PPS KS.
7. Arsip. (*)