Komentar |
| Deklarasi Bima Bukan Zona Merah Paham Radikalisme. Foto US Berita11.com |
Kota Bima,
Berita11.com— Sebanyak 5.000 peserta silaturahmi antara pimpinan pondok
pesantren, santri, TNI, Polri, Pemkab dan Pemkot Bima mendeklarasikan Bima
bukan sebagai daerah sarang radikalisme. Kegiatan silaturahmi sekaligus
deklarasi dipusatkan di lapangan Serasuba Kota Bima, Selasa (8/8/2017).
Sejumlah poin
yang disepakati dalam ikrar kebangsaan masyarakat dana Mbojo yang dibajakan
Pangdam IX/Udayana, Wakil Wali Kota Bima, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti
Putri, pimpinan Ponpes dan seluruh anggota FKPD Kota dan Kabupaten Bima yaitu
setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, hidup rukun, saling menghormati antarumat
beragama, menolak Bima sebagai daerah zona merah dan sarang teroris.
Poin lain
yang diikrarkan bersama yaitu, senantiasa wasapda menyikapi ancaman dari
berbagai kelompok dan golongan yang
berupaya memecah belah keutuhan NKRI. Selain itu, meminta kepada seluruh elemen
masyarakat untuk terus menerus menguatkan silaturahmi demi menjaga keutuhan negara
kesatuan Republik Indonesia.
Saat acara
berlangsung Wakil Wali Kota Bima, H Arahman H Abidin menyatakan Pemkot Bima
akan mendorong peran Ponpes dan Ormas dalam upaya mencegah paham radikalisme.
Menurutnya, peran
Ponpes sangat diperlukan untuk mewujudkan kesejukan kehidupan bermasyarakat di
daerah. Untuk itu, pemerintah jgua akan meningkatkan dukungan anggaran untuk
Ponpes dan Ormas. “Mohon juga bantuan TNI dalam upaya pencegahan ilegal loggin
di Kota Bima dan Kabupaten Bima,” harap Arahman.
Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Putri
menyatakan, kekompokan seluruh elemen di Bima sangat diperlukan. Karena para
ulama memiliki peran strategis dalam mewujudkan daerah yang damai.
“Kita harus
meyakini bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan kekompakan pemerintah dengan
elemen masyarakat,” katanya.
Sementara, Panglima
Komando Daerah Militer IX/Udayana, Mayor
Jenderal Komarudin Simanjuntak, S.Ip, MM berharap agar silaturahmi antara TNI,
Polri, pemerintah daerah dan Ponpes akan menggelorakan semangat kebersamaa dan
kesatuan demi keutuhan NKRI.
“Mari kita
ciptakan sinergitas untuk menciptakan kedamaian. Pada bidang pendidikan, Ponpes
di Kota Bima dan Kabupaten Bima selama ini sudah banyak melahirkan santriwati yang
berpikiran nasionalis,” katanya.
Menurutnya,
Ponpes memiliki peran strategis tidak hanya mewujudkan pendidikan formal. Namun
juga mengajarkan nilai agama. Pada sisi lain Ponpes diharapkan menyajikan
pendidikan kompleks sehingga tercipta masyarakat yang beretika sehingga terwujd
bangsa yang kuat.
“Selalu
dikawal agar tidak terkontaminasi bertolak belakang dengan empat konsensus
berbangsa dan berkenegaraan yaitu Pancasila,Undang-Undang Dasar, Bhineka
Tunggal Ika dan NKRI,” kata Komaruddin.
Ulama
berpengaruh di Bima KH Gani Masykur
menyatakan bahwa prinsipnya Bima adalah daerah agamais yang memiliki setting
historis Islam yang kuat. Apalagi sejarah Bima erat kaitannya dengan masa
kesultanan.
Menurutnya,
masyarakat Bima adalah orang-orang yang memiliki prinsip dan pondasi yang kuat
yaitu iman dan takwa. Pada sisi lain, masyarakat Bima juga mengakui kedaulatan
NKRI. Karena kemerdekaan adalah hadiah umat Islam untuk Indonesia.
Ulama tiga
zama ini juga menolak stiga negatif yang menyatakan Bima sebagai sarang
terorisme atau paham radikalisme. Padahal masyarakat Bima hanya melandaskan hidup
pada prinsip iman dan takwa. (US)
