![]() |
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bim, Elly Widiani Menjelaskan Capaian Program JKN/KIS. |
Bima, Berita11.com— Meskipun konstruksi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima tahun 2017 fantastis yakni
Rp1,8 triliun. Tapi ternyata belum sepenuhnya dinikmati kaum papah. Hingga akhir
semester 1 tahun 2017 Pemkab Bima ternyata hanya mengalokasikan anggaran untuk
asuransi kesehatan warga miskin Rp777.492.000 atau 0,043 dari konstruksi APBD.
Kepala Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
Cabang Bima, Elly Widiani menyebut peserta KIS/JKN yang diintegrasikan Pemkab
Bima dari peserta Jamkesda 2.817 jiwa dari total penduduk Kabupaten Bima
sebanyak 523.111 jiwa. Jumlah peserta wajib JKN/KIS di Bumi Maja Labo Dahu
masih tersisa 215.808 atau 58,75 persen.
Baca Juga: Ini
Capaian Program JKN-KIS
dan BPJS Kesehatan Cabang Bima
Baca Juga: Ini
Capaian Program JKN-KIS
dan BPJS Kesehatan Cabang Bima
Menurut Elly, bila dibandingkan sejumlah daerah di Pulau
Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah yang paling tinggi
memiliki komitmen mewujudkan asuransi kesehatan bagi masyarakatnya. Terbukti jumlah
peserta JKN/KIS kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh
Pemkab KSB sebanyak 46.490 jiwa, sedangkan di Kabupaten Bima hanya 2.817 jiwa.
Dari sejumlah daerah di Pulau Sumbawa, Kabupaten Dompu
merupakan daerah paling ceking jumlah PBI dari total penduduk 214.152 jiwa. Sementara
peserta PBI kedua terbanyak di Kabupaten Sumbawa sebanyak 44.881 jiwa,
sedangkan jumlah peserta PBI di Kota Bima sebanyak 3.951 jiwa.
Elly menyatakan rasio PBI atau peserta Jamkesda yang
telah diintegrasikan sebagai peserta JKN/KIS menggambarkan seberapa kuat
komitmen pemerintah daerah terhadap jaminan kesehatan masyarakatnya.
Hingga kini BPJS Kesehatan Cabang Bima terus berupaya
mendorong komitmen pemerintah daerah termasuk Pemkab Bima. Berbagai upaya
komunikasi dan membangun kesemaan persepsi telah dilakukan BPJS.
“Kami harapkan pemerintah daerah dan seluruh instansi
untuk mendukung agar seluruh masyarakat sebagai peserta (BPJS),” ujar Elly saat konfrensi pers di kantor BPJS Cabang
Bima, Selasa (22/8/2017).
Dikatakan dia, secara nasional pemerintah menargetkan capaian
Universal Healt Coverage (UHC). Target itu juga diharapkan diawali dari tingkat
daerah, yaitu pelayanan kesehatan mencakup beberapa aspek, aksesibilitas dan
ekuitas layanan kesehatan yang berkulitas dan komprehensif meliputi pelayanan
preventif, promotif dan curatif sampai rehabilitasi serta mengurangi
keterbatasan finansial dalam akses pelayanan kesehatan. “Kalau Pemda komit
pasti bisa UCH,” ujarnya.
Seperti diketahui sebelumnya, dari total Rp1,8 triliun
APBD Kabupaten Bima, 33 persen diantaranya diproyeksikan sebagai belanja
publik. Belanja untuk bidang kesehatan sebesar Rp209 miliar. (US)