Komentar
Oleh: Damhuji, M.Pd.,M.A
(Dosen STKIP Taman Siswa Bima)
Setiap
masyarakat atau suku bangsa memiliki budaya dan setiap budaya yang maju terus
berevolusi untuk menemukan bentuk terbaiknya di setiap generasi dan jaman agar
tetap eksis di tengah proses akulturasi dan hegemoni yang begitu kuat. Masyarakat
yang berhenti berevolusi kearah yang lebih maju dan inovatif akan terlindas dan
bahkan bisa punah budayanya akibat pengaruh budaya luar. Kita harus akui bahwa
budaya Mbojo telah lama mandek dan tak berevolusi, lebih kurang tiga hingga
lima dekade terakhir budaya Mbojo terpinggirkan dan tak menjadi tuan di
rumahnya sendiri akibat terhegemoni oleh budaya asing, penyeragaman budaya
nasional, alpanya pemerintah daerah dan masyarakat dalam merawat, melestarikan,
dan menginovasi budaya Mbojo sebagai identitas yang khas. Kita harus merubah
cara pandang kita terhadap budaya. Budaya itu tidak statis tetapi bersifat
dinamis dan bermetamorfosis sesuai perkembangan jaman. Jadi, budaya adalah
keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang dinamis dalam
rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik bersama setiap generasi
melalui proses pemberdayaan dan pendidikan.
Dalam
sejarah panjang masyarakat Bima telah melahirkan banyak budaya yang adi luhung
dalam setiap aspek kehidupan. Dalam aspek pemerintahan, masyarakat Bima telah
menemukan bentuk pemerintahan Hadad dan Syara’ yang tersistemik selama
berabad-abad lamanya yang dibungkus oleh nilai-nilai luhur Dou Mbojo seperti
Maja Labo Dahu, Nggahi Rawi Pahu, Ederu Ndai Sura Dou Labo Dana, Ngaha Aina
Ngoho, Kalembopu Ademu Kapajapu Sara, Nggusu Waru, dll. Dalam aspek kesenian
telah lahir banyak karya seni seperti Patu, Rawa Mbojo, Tari Bongi Moncam,
Gantao, Hadra, Seni Baca Al Qur’an, dll. Dalam aspek kuliner telah lahir banyak
menu khas Mbojo seperti Mina Sarua, Kadodo Wera, Pangaha Bunga, Sako-Sako,
Timbu Dahi, Doco, Kagape, Palumara, Mbohi Dungga, dll. Dalam hal arsitektur
Bangunan telah lahir banyak bentuk bangunan seperti Sigi, Uma Lengge, Uma
Panggu, Salaja, Sarangge, Lopi, dan lain-lain. Dalam hal busana juga telah
lahir banyak motif seperti Tembe Nggoli, Rimpu, Dipi Fanda,dll. Dalam aspek
kekerabatan ada banyak tradisi seperti Panati, Pamaco, Upacara Kalondo Lopi, Meci
Angi, Matoi Matoa Deima Tua, Hanta Uma, BantuKalicempe Angi, dll.
Karya
dan produk Budaya Mbojo yang sangat kaya dan unik ini semakin hari semakin
terkikis, hidup enggan mati tak mau, dan hanya eksis pada beberapa individu dan
komunitas yang amat kecil secara mandiri tanpa ada perhatian dan keberpihakan
dari pemerintah daerah. Saya katakan bahwa individu dan komunitas kecil ini
adalah komunitas orang-orang gila dan sekaligus juga sebagai pahlawan Budaya
Mbojo yang sesungguhnya. Kita harus berterima kasih kepada Komunitas
‘Panggita’, Komunitas Makembo, Komunitas Babuju, Komunitas Meci Dana, Komunitas
Lariti, Dewan Kesenian, dan lain-lain. Di sisi lain kita harus kecewa besar
terhadap pemerintah daerah dan khususnya kepada Dinas Pariwisata yang tidak
peduli dan tidak BECUS merawat, melestarikan, dan menginovasi budaya Mbojo.
Sebagai generasi muda Bima yang cinta terhadap budaya Mbojo, kita harus terus
memberikan masukan dan kritikan terhadap pemerintah, dan jika tidak dihiraukan
maka kita hurus melakukan gerakan perlawanan dan penolakan terhadap pemimpin
dan birokrasi yang tidak peduli terhadap eksis dan berkembangnya budaya Mbojo.
Pemerintah
daerah, pemimpin dan birokrasi haruslah menjadi pelopor, fasilitator dan
lokomotif kebangkitan budaya Mbojo. Seluruh aspek pembangunan terhadap Dana
Labo Dou Mbojo haruslah berbasis budaya Mbojo dan bukan berasaskan kapitalisme,
liberalisme, dan motif keuntungan materi belaka oleh birokrasi dan segelintir
elit pemerintah. Selama ini, pemerintah daerah dan birokrasi hanya berpihak kepada
proyek pembangunan fisik yang menguntungkan mereka dan para pemilik modal besar
secara materi dan tidak pernah mau berpihak kepada publik dan kepada pragram
pelestarian budaya Mbojo karena tidak menguntungkan mereka secara materi. Bapak
Badrul Munir (BM) sungguh terheran-heran dengan pemerintah daerah dan birokrasi
yang tidak mencintai Budayanya sendiri. Padahal tujuan lahirnya otonomi daerah
adalah disamping karena gagalnya sistem sentralisasi juga karena agar
pembangunan di daerah lebih desentralistis dan berbasis pada karakteristik atau
ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut.
Kita
harus jujur bahwa kita sebagai orang Bima sedang mengalami krisis identitas
atau krisis budaya Mbojo yang akut. Budaya kita sudah tidak mampu lagi merespon
perkembangan jaman yang super cepat. Seakan-akan generasi muda kita telah
tercerabut dari akar budayanya; sosok pemimpin nggusu waru tak lagi diminati, nasehat
orang tua tak lagi dihiraukan, tokoh masyarakat tak lagi punya tuah,
nilai-nilai luhur budaya Mbojo tak lagi memiliki tempat di birokrasi, di
masyarakat, di rumah tangga, di sekolah, di kampus, di hati dan pikiran generasi
muda. Konflik kekerasan sosial sudah tak terbendung lagi, aksi kejahatan, KKN,
Narkoba curanmor, judi, asusila, dan money politic semakin merajalela. Gaya
hidup boros, individualistik, rakus, tamak, pelit, bejat, dan prasangka buruk
telah merusak norma, nilai, dan sistem sosial budaya Mbojo. Di tengah
keterpurukan ini, tidak ada cara lain kecuali Pemerintah daerah lewat Dinas
Pariwisata mengajak para stakeholders untuk duduk bersama merencanakan,
merancang atau mendesain program sepanjang tahun dengan mengalokasikan anggaran
yang cukup sekitar 20 Milyar pertahun. Misalnya, Festival Uma Lengge, Festival
Kalondo Lopi, Festival Sampan, Festival Kesenian, Festival Kuliner, Festival
Ekonomi Kreatif, Festival Arsitektur, Festival Busana, Festival Pertanian,
Festival Tambora, Festival Lariti, Festival Fotografi, dll. Dengan Melihat
Potensi yang luar biasa tersebut, Daerah Bima berpeluang mengembangkan
pariwisata berbasis budaya Mbojo (*)