Komentar |
| Suasana FGD Bidang Pertambangan dan Energi, Membahas Masalah Distribusi LPG Bersubsidi di Aula Kantor Bupati Bima, Selasa (11/2/2020). |
Bima, Berita11.com— Pemerintah Daerah dan Pertamina terus berupaya
mengendalikan dan memastikan kelancaran distribusi elpiji (liquefied petroleum gas) 3 kilogram jenis subsidi. Salah satu
upaya yang diterapkan ke depan adalah mengefektifkan peran satuan tugas (Satgas)
Pangan yang akan mengawasi dan menindak pelanggaran atas ketentuan pemerintah.
Hal tersebut mengemuka pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Bidang
Pertambangan dan Energi tentang distribusi LPG 3 kg yang berlangsung di aula
rapat kantor Bupati Bima yang juga dihadiri mantan Penjabat Wali Kota Bima yang
kini merupakan Kepala Biro Ekonomi Provinsi NTB H Wirajaya Kusuma, Selasa (11/2/2020). Kegiatan dibuka
oleh Asisten III Setda Kabupaten Bima, Drs H Arifuddin.
H Wirajaya menekankan agar permasalahan dan kendala distribusi maupun
masalah HET LPG bersubsidi dapat diselesaikan, dibahas dan dihasilkan dalam FGD
tersebut.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bima, Hariman SE M.Si mengatakan,
sesuai hasil Monev, pihaknya masih menemukan LPG bersubsidi yang dijual
melebihi ketentuan pemerintah. Bahkan umumnya, pangkalan menetapkan tambahan
Rp1.000 per tabung dari standar atau HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah
daerah, yang digunakan untuk sopir pengangkut tabung elpiji.
Sesuai HET yang ditetapkan pemerintah daerah melalui SK Bupati Bima
untuk jarak 0-60 kilometer harganya Rp15 ribu, sedangkan untuk jarak di atas
60-120 kilometer Rp15.700/ tabung. Beberapa temua pihaknya harga LPG yang
mencapai Rp20 ribu hingga Rp30 ribu. Untuk itu, Pertamina perlu menertibkan
agen untuk memberikan kepastian harga kepada masyarakat.
Sales Brand Pertamina (SBM) Wilayah NTB II,
Sigit Wicaksono mengatakan, berkaitan
kelangkaan pihaknya menyikapi dengan mendistribusikan LPG untuk daerah yang
mengalami kelangkaan.
Dijelaskannya, dalam waktu tak lama lagi
Pertamina akan mengefektikan fungsi SPBE di Bima, sehingga kebutuhan LPG di
wilayah Bima dan Dompu selalu terpenuhi.
Ia menjelaskan, penggunaan dan distribusi minyak tanah di wilayah Bima
Dompu masih tinggi yaitu 60 kiloliter per hari. Adapun subsidi juga tinggi 20
Kl per hari.
“Untuk daerah yang konversi dari minyak tanah ke LPG memang ada masa transisi.
Saya dari Sumatera Barat, biasanya euforia penggunaan Mitan paling lama enam,
setelah itu masyarakat akan menggunakan LPG,” katanya.
Menurut dia, harga yang melampui ketentuan pemerintah di tingkat pangkal
atau pengecer, karena margin LPG pada tingkat tersebut masih rendah. Yaitu Rp750
per taung. Akan berbeda jika margin untuk pangkalan semakin lebih baik.
Dikatakannya, pihaknya siap melaksanakan penyuluhan hingga tingkat desa
berkaitan LPG dan konversi minyak tanah. Untuk sementara, jika ada daerah yang memiliki
kelebihan stok, dapat membantu daerah sekitar dengan harga yang masih standar.
“HET sebagaimana daerah lain, perlu dilakukan review secara terus
menerus. Intinya masyarakat merasa nyaman, konversi minyak tanah ke LPG dengan
harga bersahabat,” katanya.
Menurut dia, pihaknya sedang memikirkan formula untuk mengintervensi
harga di kebutuhan terhadap energi.
Pada kegiatan FGD, Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Dompu dan Kasubbag
Sumber Daya Alam Bagian Ekonomi Setda
Kota Bima, juga menyampaikan permasalahan LPG dan minyak tanah di wilayah
Kabupaten Dompu dan Kota Bima. Masukan solusi untuk menjadi pertimbangan bersama.
Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Bima Hariman SE M.Si menambahkan, perlu adanya perbaikan, penguatan,
edukasi serta sosialisasi sehingga masyarakat tidak perlu kuatir tentang masalah
LPG bersubsidi.
“Perlu adanya Satgas untuk menyikapi masalah LPG, sehingga Satgas yang
akan bekerja melakukan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran
ketentuan pemerintah,” katanya.
Kerja Satgas Pangan akan memberikan jaminan kepada masyarakat terkait
LPG.
Hariman menyampaikan harapan pemerintah daerah kepada Pertamina agar mempercepat pengoperasian LPBE dan sosialisasi penggunaan LPG segera dilaksanakan di bebberapa kecamatan melibatkan aparat ASN, Kades dan ibu rumah tangga.
FGD Bidang Pertambangan dan Energi tentang distribusi LPG difasilitasi oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bima dalam rangka merespon tuntutan maayararakat terkait kebijakan konversi minyak tanah ke LPG yang diberlakukan di Pulau Sumbawa sejak November 2019. [US]
Hariman menyampaikan harapan pemerintah daerah kepada Pertamina agar mempercepat pengoperasian LPBE dan sosialisasi penggunaan LPG segera dilaksanakan di bebberapa kecamatan melibatkan aparat ASN, Kades dan ibu rumah tangga.
FGD Bidang Pertambangan dan Energi tentang distribusi LPG difasilitasi oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bima dalam rangka merespon tuntutan maayararakat terkait kebijakan konversi minyak tanah ke LPG yang diberlakukan di Pulau Sumbawa sejak November 2019. [US]