Komentar |
| Menteri PAN dan RB, Yuddy Chrisnandi. Foto Fajar.co.id |
Jakarta, Berita11.com— Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dinilai telah
berhasil oleh publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab menata
birokrasi dan pelayanan publik. Hal tersebut sebelumnya dirilis oleh Lembaga
Klimatologi Politik, Selasa (3/11) di Jakarta, yang dalam hasil surveinya
menempatkan Kementerian PANRB di posisi kelima dengan kinerja Kementerian
terbaik.
Ahli Ilmu Pemerintahan sekaligus Anggota Tim Independen
Reformasi Birokrasi Nasional, Prof. Dr. Djohermansayh Djohan, MA. mengatakan
bahwa survei tersebut mencerminkan bahwa Kementerian PANRB secara nyata sudah
bekerja dan pekerjaan yang telah dilakukan diapresiasi oleh publik. Menurutnya
indikator utama penilaian dan pembentukan perspektif di mata publik didasarkan
pada pemberitaan di media massa yang sesuai dengan fakta yang terjadi di
lapangan.
“Ini menjadi modal bagi PANRB untuk meningkatkan kinerja
ke depan untuk merealisasikan pekerjaan rumah yang ditargetkan. Selain itu,
juga menjadi pendorong bagi Kementerian PANRB untuk mengurus Aparatur Sipil
Negara, terutama pembenahan bagi 4,5 juta Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan
birokrasi bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik
yang lebih baik,” kata Djohermansyah melalui siaran pers yang diterima Redaksi
Berita11.com, Kamis (5/11).
Namun menurutnya yang terpenting adalah bagaimana
penilaian Presiden sebagai user terhadap kinerja yang telah dicapai oleh
Kementerian PANRB guna memenuhi target-target yang telah ditetapkan dan
ditugaskan oleh Presiden. Untuk mengukur pencapaian tersebut, bisa dilihat dari
besarnya jumlah penyerapan anggaran dan program quick wins yang ditawarkan.
“Kecenderungannya, penilaian publik yang baik, maka
Presiden akan menilai secara paralel,” ujarnya.
Djohermansyah juga menyebutkan bahwa gebrakan awal yang
dilakukan oleh Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, dengan kebijakan larangan untuk
melakukan kegiatan rapat di hotel menjadi trigger dan dianggap sebagai gebrakan
yang sangat bagus oleh publik. Gebrakan tersebut dilakukan guna memperbaiki
kinerja dan akuntabilitas aparatur sipil negara untuk mewujudkan mental
aparatur sipil yang lebih baik.
Yuddy Chrisnandi juga dinilainya mampu menanamkan
mentalitas birokrasi yang dinamis dan menerapkan birokrasi yang berbasis
terhadap kinerja (performance based bureaucracy), bukan birokrasi yang
hanya berdasarkan peraturan-peraturan (rule based bureaucracy). Hal
tersebut menjadi contoh yang baik untuk Kementerian maupun Lembaga Pemerintahan
yang lain untuk menerapkan hal tersebut.
“Tapi yang paling kuat adalah responsif. Yuddy Chrisnandi
memiliki respon yang cepat dalam menanggapi isu yang mencuat di publik.
Misalnya dengan langsung mengecek dan menggebrak dengan melakukan
kunjungan incognito, jadi praktek-praktek yang tidak sesuai segera
ketahuan dan langsung dilakukan pembenahan,” ujar Djohermansyah.
Perbaikan dan pengawasan pelayanan publik terus diupayakan
oleh Yuddy Chrisnandi agar praktek-prakterk yang yang bertolak belakang dengan
revolusi mental yang selama ini menjadi fokus pembenahan, dapat dieliminasi.
Djohermanysah menekankan bahwa perbaikan pelayanan publik
harus terus ditingkatkan kualitasnya seperti pelayanan terpadu satu pintu untuk
menghilangkan praktek-praktek pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang
tidak bertanggung jawab. Selain itu, gebrakan pelayanan perizinan harus dibuat
semudah mungkin dengan biaya yang tidak mahal, serta perbaikan prosedur
birokrasi agar tidak bertele-tele.
Abdul Hamid/Ris/Humas Menpan