Ketua DPRD Kabupaten Dompu Dampingi FKGPTTM Menemui PAN-RB -->

Iklan Semua Halaman

.

Ketua DPRD Kabupaten Dompu Dampingi FKGPTTM Menemui PAN-RB

Thursday, November 10, 2022


Dompu, Berita11.com— Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, Andi Bachtiar, S.Par mendampingi langsung Forum Komunikasi Guru Honorer dan Pegawai Tidak Tetap Madrasah (FKGPTTM) menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) dan Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Selain Ketua DPRD Kabupaten Dompu Andi Bachtiar, S.Par, FKGPTTM juga didampingi Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Dompu, Ir Muttakun dan Ketua komisi III DPRD Kabupaten Dompu, Muhammad Iksan, S.Sos, serta perwakilan pihak Kemenag Kabupaten Dompu, Alimuddin, S.Ag.

Rombongan disambut oleh Kepala Bagian Deputi Menteri PAN RB didampingi oleh tim teknis Kementerian PAN RB.

Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Andi Bachtiar, S.Par menjelaskan, berbagai persoalan mulai dari persoalan guru honorer swasta di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang tidak masuk dalam seleksi PPPK, serta termasuk guru honorer dalam pendataan pegawai non ASN di bawah Kemenag Dompu dan perekrutan PPPK Kemenag.

Sementara itu, pihak Deputi Kementerian PAN RB RI, Hesti menjelaskan, pendataan pegawai dan guru non ASN difokuskan pada instansi pemerintah, namun untuk guru-guru swasta juga akan didata secara bertahap pada tahun 2023 mendatang. “Untuk perekrutan PPPK semua guru bisa ikut, baik sekolah negeri maupun guru swasta, asal terdata di Dapodik,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, guru guru madrasah swasta juga bisa mengikuiti seleksi PPPK sesuai dengan kebutuhan daerah. Hanya saja sampai saat ini Kementerian Agama Republik Indonesia belum menyampaikan data mana yang bisa terkoneksi dengan Menteri PAN RB dalam pelaksanaan rekrutmen PPPK, karena kementerian tersebut yang mengetahui Dapodik lingkup Kemnag.

Staf Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI, Indra menjelaskan, berkaitan pendataan pegawai atau guru non ASN merupakan wewenang pemerintah daerah dan Kanwil. “Karena mereka yang berwenang untuk menginput datanya,” ujarnya.

“Kami tidak membatasi pendataan itu, baik yang guru madrasah negeri maupun guru madrasah swasta tidak ada perbedaan. Semua bisa diinput, semua bisa didata, itu tergantung daerah dan Kanwil karena kami hanya menerima saja,” kata Indra.

Berkaitan pendataan tersebut, lanjutnya, sebagai pijakan untuk mengikuti seleksi PPPK. Berkaitan pendataan itu, Kemnag Republik Indonesia masih membuka pendataan.

Wakil Ketua FKGPTTM, Dedi Suryadin, menjelaskan pernyataan Kementerian PAN RB dan Kemnag RI tersebut sudah jelas.

“Semuanya sudah jelas, pusat sudah memberikan peluang untuk didata, semua tergantung daerah dan wilayah, kami hanya menerima data yang diinput dari daerah dan Kanwil,” katanya.

Dedi Suryadin mengungkapkan, FKGPTTM berharap apa yang menjadi hasil pertemuan di Menteri PAN-RB dan Kemenag ditindaklanjuti pihak Kemenag Kabupaten Dompu dan Kanwil Kemnag Provinsi NTB.

“Kami berharap, Bapak Alimuddin selaku perwakilan pihak Kemnag Kabupaten Dompu yang mendampingi kami di pusat agar dapat menyampaikan penjelasan tersebut dengan sedetailnya sehingga apa yang menjadi keinginan guru-guru madrasah swasta dapat dipenuhi dan diberikan hak yang sama,” harapnya. [B-22]


PERRHATIAN: Hati-hati penipuan mengatasnamakan Berita11.com/ PT Sebelas Cyber Media. Kerja sama/ iklan dan invoice resmi hanya yang ditandatangani Direktur PT Sebelas Cyber Media dan tercatat dalam sistem informasi (data base) perusahaan serta nomor nota tagihan yang teregistrasi dengan kode unik di sistem informasi perusahaan. Kami tidak bertanggung jawab atas nota tagihan (invoice) yang tidak tercatat maupun atas tagihan pajak terhadap invoice/kuitansi yang bukan dari perusahaan. Pembayaran tagihan iklan/ advetorial/ kerja sama yang sah melalui rekening perusahaan An. PT Sebelas Cyber Media.