![]() |
| Anggota Bawaslu Kabupaten Bima, Damrah M.Pd. Foto US/ Berita11.com. |
Bima,
Berita11.com— Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima
mengklarifikasi terkait pemberitaan salah satu media yang menyebutkan bahwa Bawaslu
setempat merekomendasikan 42 orang calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) se-Kabupaten Bima tidak memenuhi syarat (TMS).
Hal tersebut
menanggapi pemberitaan 42 calon anggota PPK yang diduga masuk dalam salah satu
tim pendukung salah satu bakal calon peserta Pilkada 2020 sebagaimana diberitakan
Bimakini.com pada 12 Februari 2020.
Secara umum,
Bawaslu setempat memang telah merekomendasikan beberapa nama terkait rekam
jejak calon anggota PPK se-Kabupaten Bima kepada KPU setempat, namun
rekomendasi itu bukan semata-mata karena calon anggota PPK tersebut diduga
tidak netral atau terlibat menjadi salah satu tim pendukung bakal calon peserta
Pilkada 2020.
Menurut Koordinator
Divisi (Kordiv) Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bima, Damrah, M. Pd dari
nama-nama calon anggota PPK yang direkomendasikan ke KPU Kabupaten Bima
tersebut, bukan semata-mata atas dugaan keterlibatannya menjadi tim pendukung
salah satu bakal calon peserta pada Pilkda 2020.
Namun kata
dia, dari hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh pihaknya, baik
pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu maupun oleh Panwascam,
ditemukan beragam indikasi terkait puluhan calon anggota PPK yang sedang berkompetisi
saat ini, yakni diduga ada yang berpihak pada salah satu bakal calon peserta
Pilkada 2020, berafiliasi dengan Parpol, pernah menjadi saksi pada Pilkada 2018
dan Pemilu 2019, ada yang sedang berurusan hukum, double job serta ada yang diduga pernah melanggar kode etik penyelenggara
Pemilu.
Dari hasil
pengawasan rekam jejak calon anggota PPK itu, lanjut mantan Ketua Kohati HMI
Cabang ini, direkomendasikan ke KPU Kabupaten Bima sebagai bahan pertimbangan bagi
KPU setempat, agar anggota PPK terpilih yang akan menjadi penyelenggara tekhnis
pada Pilkada 2020 nanti adalah orang-orang yang jujur, adil, kapabel serta berintegritas
tinggi, sehingga Pilkada Bima 2020 dapat berjalan secara demokratis dan
bermartabat.
“Rekomendasi
itu sifatnya sebatas menjadi bahan pertimbangan bagi KPU, bukan untuk merubah
dan/atau ingin mengintervensi keputusan KPU,” pungkasnya.
Pada bagian
lain sebelumnya, anggota KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin S.Pd.I mengakui
telah menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bima berkaitan calon anggota PPK. Jumlanya
yang direkomendasikan 42 orang. [CR-AD]
Komentar