![]() |
| Suasana Rapat Lintas Sektoral Membahas Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla yang Digelar di Ruang Tambora Polres Bima, Rabu (21/8/2019). |
Bima, Berita11.com— Satuan Tugas yang
menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Polres Bima telah
terbentuk. Penanganan akan dilaksanakan terpadu melibatkan banyak pihak
termasuk hingga tingkat kecamatan dan desa.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat lintas sektoral dengan instansi
terkait membahas upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla di wilayah
Kabupaten Bima yang berlangsung di ruang Tambora Polres Bima, Rabu (21/8/2019)
pagi.
Rapat yang dipimpin Kapolres Bima AKBP Bagus S. Wibowo, S.I.K diikuti sejumlah
pihak seperti para Kapolsek, Kasubsektor, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH),
Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, para Kepala Seksi Trantib
Kecamatan, BMKG Bima, para koordinator KPH, perwakilan Satuan Pol PP Kabupaten
Bima, BPBD, Basarnas para camat seperti Camat Tambora dan Camat Soromandi serta
Camat Sanggar.
Kapolres Bima AKBP Bagus S Wibowo S.I.K menjelaskan, tujuan pihaknya
mengundang para peserta rapat lintas sektoral adalah membahas tentang atensi
Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo tentang kebakaran hutan dan lahan di
wilayah Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Bima.
“Perlu kami sampaikan melalui perpanjangan Kapolri melalui rapat di
Istana Negara bahwa kebakaran lahan dan hutan ini menjadi perhatian khusus dan
atensi presiden, sehingga TNI dan POLRI diberikan tanggung jawab untuk
menanggulangi kejadian tersebut,” jelas Kapolres dikutip Kasubag Humas Polres Bima,
IPTU Hanafi.
Dikatakan Bagus, Polres Bima telah membentuk Tim Satuan Tugas Internal yang
dinamai Satgas Karhutla.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Bima Kompol Jamaluddin S.Sos menjelaskan
berkaitan penanganan Karhutla, pihaknya telah diperintah dari POLDA NTB untuk
membentuk Satgas Karhutla.
Disebutkannya, Karhutla di wilkum Polres Bima di antaranya kecamatan
yang tergolong sering yaitu Kecamatan
Tambora, Sanggar, Donggo, Soromandi, Monta, dan Parado, sedangkan kecamatan yang dianggap tidak
terlalu sering terjadi Karhutla yaitu Kecamatan Belo, Woha, Palibelo, dan Madapangga.
“Adapun teknik dalam pelaksanaan tim Satgas Karhutla yaitu dengan
melibatkan sebagian tim yang terbentuk atau seluruhnya tergantung dengan
keadaan Karhutla yang terjadi. Kami sangat mengharapkan adanya instansi yang
ingin bergabung dalam tim Satgas Karhutla,” ungkapnya.
Kepala BMKG Bima, Satria Topan Primadi, S.Si mengatakan, musim kemarau khusus di wilayah Kabupaten Bima
mulai Juli hingga Oktober mendatang. Pada Agustus hingga Oktober diperkirakan belum
terdapat tanda-tanda titik hujan.
“Bulan ini juga itensitas suhu panas meningkat sehingga akan menyebabkan
daun, ranting dan tanaman akan cepat kering yang dapat memudahkan terjadinya
kebakaran,” ujarnya.
Selain Kepala BMKG, sejumlah perwakilan instansi memberikan input pada
kegiatan rapat koordinasi lintas sektor tersebut seperti permintaan kepada
Polres Bima agar dilaksanakan operasi gabungan dan terpadu dengan tujuan
memberikan efek jera terhadap masyarakat. selain itu, meminta agar diterapkan
upaya penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla.
Kebakaran hutan berawal dari aktifitas pembakaran lahan sehingga merembet
terjadinya kebakaran hutan, sementara aturan terkait tentang perambahan hutan sudah
sangat jelas dan tidak ada celah bagi warga untuk membuka lahan baru.
Camat Sanggar Ahmad SH
mengatakan, pihaknya sangat mendukung adanya
Satgas Karhutla dan berharap instansi
lain juga dilibatkan. Penindakan dilakukan secara tegas agar memberikan efek
jera.
“Berdasarkan data dari UPT Pertanian dan Perkebunan dan KPH bahwa
pembukaan lahan penanaman jagung sudah mencapai 1.700 hektar dan lahan tersebut
dibuka oleh masyarakat dari hutan yang ada di Kecamatan Sanggar,” ujarnya.
Diungkapkannya, semenjak adanya penanaman jagung, setiap tahun wilayah
Kecamatan Sanggar selalu dilanda banjir dan pipa PDAM rusak. Selain itu, pada
musim kemarau masyarakat merasakan dampak kekeringan. Karena setiap titik mata
air berkurang.
“Kami berharap agar dalam upaya pencegahan jangan hanya sekadar saja,
namun yang sangat diperlukan adalah penindakan yang benar-benar dilakukan
terhadap pelaku pembakaran karena selama ini hanya asumsi kebakaran disebabkan
putung rokok, warga pencari madu dan pembukaan lahan,” katanya.
Input yang sama juga disampaikan Camat Tambora, Camat Parado, Camat
Donggo dan Camat Monta.
Berdasarkan hasil penyampaian sejumlah instansi tersebut, Kapolres Bima
AKBP Bagus S Wibowo S.I.K menyampaikan poin-poin kesimpulan.
Pihaknya mengajak seluruh peserta rapat agar berperan aktif dalam
melakukan penaggulangan Karhutla dengan menggunakan peralatan yang telah dimiliki
serta meningkatkan kegiatan koordinasi dengan instansi yang ada.
Selain itu, Kapolres mengharapkan para camat yang hadir bersama instansi
yang ada di kecamatan membentuk tim dalam menanggulangi Karhutla. “Meningkatkan
kegiatan imbauan kepada masyarakat serta pengawasan secara langsung,” katanya.
Kapolres juga meminta para camat membuat peralatan sederhana untuk memadamkan
api apabila tetjadi Karhutla. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan
Karhutla dengan tulus dan Ikhlas karena menjadi atensi langsung dari Presiden
RI.
“Setelah hasil pertemuan ini kita akan membuat surat yang ditujukan
kepada Bupati Bima yang akan menjadi dasar kita dalam bertindak nanti,”
katanya.
Para camat yang wilayahnya terdapat perusahaan
pengelola lahan hak guna usaha diharapkan agar menyampaikan pemahaman dan imbauan.
Dalam waktu tak lama lagi, Polres Bima akan melaksanakan apel gelar pasukan
sebagai bentuk tindaklanjut dari kegiatan pertemuan yang dilaksanakan tersebut.
[MR]
Komentar
